Perang di Timur Tengah sering terasa jauh dari sawah, kebun, dan ladang di Indonesia. Namun ketika konflik Iran dengan AS dan Israel mengguncang minyak, pupuk, dan logistik global, yang ikut tertekan justru mereka yang bantalan ekonominya paling tipis: petani gurem. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah krisis geopolitik berdampak pada pertanian Indonesia, melainkan seberapa kuat petani kecil kita mampu bertahan ketika ongkos bertani terus naik.

Indonesia tidak sedang menghadapi ancaman perang secara langsung. Tetapi Indonesia menghadapi sesuatu yang tak kalah serius: gelombang biaya. Sejak perang Timur Tengah memanas, Brent melonjak hampir 60% sepanjang Maret 2026, sementara jalur energi dan perdagangan di sekitar Selat Hormuz berada dalam tekanan berat. Reuters melaporkan kondisi ini telah mendorong lonjakan harga refined products di Asia dan memicu kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi yang lebih permanen terganggu. Bagi negara seperti Indonesia, dampaknya tidak berhenti di SPBU. Ia menjalar ke biaya angkut, biaya produksi, dan harga input pertanian.

Di titik inilah istilah petani gurem menjadi sangat penting. Menurut BPS, petani gurem adalah petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, dan jumlahnya mencapai 17,25 juta orang dari total 27,8 juta petani pengguna lahan pertanian di Indonesia. Artinya, sebagian besar petani kita bekerja dengan skala usaha yang sempit, ruang napas keuangan yang terbatas, dan daya tahan yang rendah terhadap guncangan harga. Ketika pupuk, solar, mulsa, obat pertanian, dan ongkos distribusi naik serentak, petani gurem adalah kelompok yang paling cepat merasakan tekanan itu.

Risikonya kini nyata. Reuters melaporkan bahwa perang Iran telah mengancam pasokan pupuk Asia menjelang musim tanam, dengan penutupan atau gangguan aliran melalui Hormuz ikut menekan ekspor pupuk, bahan baku pupuk, dan bahan bakar. Harga pupuk global melonjak, dan analis yang dikutip Reuters memperingatkan bahwa bila konflik berkepanjangan, harga dapat mendekati lonjakan era krisis 2022. Bank Indonesia juga menegaskan pada Maret 2026 bahwa perang Timur Tengah memperburuk prospek ekonomi global, menekan rantai pasok perdagangan, dan meningkatkan tekanan inflasi, termasuk melalui kenaikan harga komoditas dunia.

Bagi petani kecil, masalah ini bukan sekadar angka statistik global. Ini adalah persoalan yang langsung menyentuh keputusan sehari-hari: apakah tetap menanam dengan dosis pupuk penuh, mengurangi aplikasi pestisida, menunda pembelian mulsa, atau menanggung ongkos angkut yang makin mahal. Dalam struktur pertanian yang sangat tergantung pada input dari luar desa, krisis geopolitik ribuan kilometer dari Indonesia bisa berubah menjadi pilihan-pilihan pahit di tingkat kebun. Petani gurem tidak punya banyak ruang untuk menyerap kerugian. Mereka tidak punya stok modal besar, tidak punya cadangan logistik sendiri, dan sering kali tidak punya posisi tawar yang cukup untuk meneruskan kenaikan biaya ke harga jual.

Kerentanan itu menjadi lebih terasa di kawasan pertanian pegunungan dan sentra hortikultura terpencil. Dalam konteks lapangan seperti Petungkriyono, misalnya, sentra sayuran menghadapi risiko ganda: kebutuhan plastik mulsa, pupuk kotoran ayam dari luar daerah, pupuk kimia, dan obat-obatan pertanian berpotensi menjadi lebih mahal, sementara lokasi yang relatif terpencil membuat biaya transportasi semakin menentukan harga akhir input. Ini menunjukkan bahwa krisis geopolitik tidak hanya menekan pertanian lewat pasar global, tetapi juga lewat biaya membawa input sampai ke desa-desa produksi.

Masalah logistik memperparah semuanya. Pemerintah sendiri mengakui biaya logistik nasional masih tinggi; pada 2025 angkanya sekitar 14,29% terhadap PDB, masih di atas banyak negara ASEAN. Kemenko Perekonomian menyebut tingginya biaya logistik berkontribusi pada disparitas harga, tekanan inflasi, dan gangguan kestabilan pasokan barang kebutuhan pokok. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, setiap guncangan harga energi global akan lebih mudah membesar ketika bertemu sistem distribusi domestik yang memang belum efisien. Itulah sebabnya krisis geopolitik bisa terasa jauh lebih berat di wilayah-wilayah pertanian yang aksesnya tidak mudah.

Karena itu, membicarakan resiliensi petani gurem tidak cukup bila hanya berhenti pada seruan “petani harus kuat”. Resiliensi bukan soal ketabahan individual. Resiliensi adalah soal struktur biaya, akses input, jarak ke pasar, daya dukung tanah, dan ketergantungan pada pasokan luar. Selama sistem pertanian kita terlalu bergantung pada pupuk, bahan kimia, plastik pertanian, dan distribusi berbasis energi fosil dari luar kawasan, maka setiap perang, krisis pelayaran, atau lonjakan harga minyak akan selalu menemukan jalannya untuk menekan petani kecil.

Di sinilah krisis ini justru membuka percakapan yang lebih penting: apakah Indonesia akan terus membiarkan petani gurem bertahan di dalam sistem yang rapuh, atau mulai mendorong transisi menuju pertanian yang lebih hemat input eksternal dan lebih bertumpu pada sumber daya lokal? Pertanyaan ini relevan bukan hanya karena harga pupuk dan solar sedang naik, tetapi karena perang Timur Tengah telah memperlihatkan betapa berbahayanya ketergantungan yang terlalu besar pada rantai pasok global. Reuters bahkan menulis bahwa gangguan pasokan pupuk dan bahan bakar akibat perang bisa memicu pengurangan penggunaan pupuk, perubahan pilihan tanam, dan tekanan baru pada harga pangan, terutama di negara berkembang.

Untuk kawasan seperti Petungkriyono, arah pembicaraannya menjadi cukup jelas. Momentum ini tepat untuk mulai memperkuat pupuk organik lokal, memperbaiki siklus biomassa desa, mengurangi ketergantungan pada input kimia secara bertahap, dan membangun sistem budidaya yang lebih hemat biaya eksternal. Ini bukan berarti menolak pupuk kimia sepenuhnya atau mendorong romantisme pertanian tanpa input. Yang lebih masuk akal adalah mengurangi ketergantungan dan memperbesar otonomi lokal. Semakin banyak kebutuhan kesuburan tanah yang bisa dipenuhi dari dalam wilayah sendiri, semakin kecil kerentanan petani terhadap gejolak harga global dan ongkos transportasi.

Di titik ini, resiliensi petani gurem seharusnya dibaca ulang. Ia bukan sekadar kemampuan bertahan ketika krisis datang. Ia adalah kemampuan suatu sistem pertanian lokal untuk tidak runtuh ketika pasokan pupuk tersendat, mulsa naik, solar mahal, dan distribusi terganggu. Dengan ukuran itu, banyak petani kecil di Indonesia sebenarnya masih berdiri di medan yang rapuh. Dan selama kerentanan struktural itu tidak diatasi, setiap krisis geopolitik akan terus berulang sebagai krisis biaya bagi mereka yang paling kecil lahannya dan paling sempit marginnya.

Karena itu, artikel ini mengajukan satu posisi yang tegas: krisis geopolitik hari ini harus dijadikan momentum untuk menata ulang daya tahan pertanian rakyat. Bukan hanya dengan subsidi jangka pendek, tetapi dengan strategi yang lebih dalam: perbaikan logistik pedesaan, penguatan distribusi input, dukungan untuk pupuk organik lokal, pengurangan ketergantungan pada material berbasis fosil, serta pendampingan budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan input. Jika tidak, maka petani gurem akan terus menjadi pihak pertama yang menanggung beban krisis global, sekaligus pihak terakhir yang benar-benar dipulihkan.

Menakar resiliensi petani gurem Indonesia berarti menakar keberanian kita untuk mengubah sistem yang membuat mereka selalu paling rentan. Dan dalam situasi dunia yang makin tidak stabil, itu bukan lagi pilihan tambahan. Itu sudah menjadi keharusan.

Kontributor:

Meiardhy Mujianto