Email Address
info@relung.or.id
Phone Number
+62 851-7544-2708
Our Location
Sleman, Yogyakarta 55573
info@relung.or.id
+62 851-7544-2708
Sleman, Yogyakarta 55573
admin
April 10, 2026

Di tengah dunia yang terus berbicara tentang transisi energi, dekarbonisasi, dan target pembatasan pemanasan global, ada satu sumber emisi yang masih terlalu sering luput dari sorotan: militer dan perang. Perhatian publik biasanya tertuju pada emisi kendaraan, industri, pembangkit listrik, atau rumah tangga. Namun jauh dari itu, negara-negara justru sedang menggelontorkan anggaran yang semakin besar untuk persenjataan, operasi militer, pangkalan, logistik tempur, hingga rekonstruksi pascaperang. Pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi apakah perang merusak kehidupan manusia, melainkan juga: apakah lonjakan belanja militer ikut memanaskan bumi?[1]
Jawabannya semakin sulit untuk dibantah: ya, sangat mungkin. Dan hubungan itu bukan sekadar dugaan moral atau kritik politik, melainkan makin terlihat dalam data, tren anggaran, dan temuan akademik terbaru. Dunia saat ini bergerak ke arah yang paradoksal: di satu sisi menuntut penurunan emisi secara cepat, tetapi di sisi lain terus memperbesar pendanaan untuk sistem yang sangat intensif energi, material, dan karbon.[1][2]
Data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa belanja militer global mencapai USD 2,718 triliun pada 2024, naik 9,4 persen secara riil dibanding 2023. Ini bukan hanya angka tertinggi yang pernah dicatat SIPRI, tetapi juga kenaikan tahunan paling tajam setidaknya sejak akhir Perang Dingin. Yang lebih penting, kenaikan ini menandai sepuluh tahun berturut-turut pertumbuhan belanja militer dunia. Dalam periode 2015–2024, pengeluaran militer global meningkat sekitar 37 persen, sementara beban militer dunia naik menjadi 2,5 persen dari PDB global.[1][3]
Angka-angka ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perubahan fiskal. Ia menandakan pergeseran prioritas global. Ketika dunia membutuhkan investasi besar-besaran untuk energi terbarukan, adaptasi iklim, restorasi ekosistem, dan perlindungan sosial, justru triliunan dolar dialokasikan untuk memperbesar kapasitas militer. Di titik ini, belanja militer tidak bisa lagi dibaca hanya sebagai isu keamanan; ia juga merupakan isu iklim dan arah pembangunan global.[1][3]
Bukti ilmiah terbaru memperkuat hubungan tersebut. Sebuah studi yang terbit di Nature Communications pada 2025 menemukan korelasi positif yang signifikan secara statistik antara rasio belanja militer global terhadap PDB dunia dan intensitas emisi CO2 global selama periode 1995–2023. Studi itu menyebut bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam rasio belanja militer global berkaitan dengan kenaikan sekitar 0,04 kg/USD dalam intensitas emisi CO2. Bahkan, peneliti memperkirakan bahwa faktor ini menjelaskan sekitar 27 persen dari total perubahan intensitas emisi CO2 global sepanjang periode tersebut.[2]
Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa militarisasi global tidak netral terhadap iklim. Semakin besar dunia mengarahkan sumber dayanya ke pengeluaran militer, semakin besar pula kemungkinan ekonomi global bergerak ke jalur yang lebih intensif karbon. Ini bukan berarti bahwa setiap dolar belanja militer langsung bisa diterjemahkan secara sederhana menjadi emisi tambahan dalam jumlah tetap, tetapi pola besarnya cukup jelas: militarisasi yang meningkat membuat proses dekarbonisasi menjadi semakin sulit.[2]
Sering kali orang membayangkan jejak karbon perang hanya berasal dari tank, pesawat tempur, kapal perang, atau ledakan di medan tempur. Padahal gambaran itu terlalu sempit. Emisi militer membentang jauh lebih luas: mulai dari produksi senjata, pembangunan pangkalan, rantai pasok logistik, operasi kendaraan dan armada, pasokan energi untuk infrastruktur militer, hingga rekonstruksi pascaperang yang menelan bahan bangunan dan energi dalam skala besar.[4][5]
Sejumlah analisis yang dirangkum Conflict and Environment Observatory (CEOBS) menyebut bahwa militer dunia diperkirakan bertanggung jawab atas sekitar 5,5 persen emisi global. Namun angka ini kemungkinan masih konservatif, karena pelaporan emisi militer kepada sistem iklim internasional masih lemah, tidak seragam, dan sering kali tidak terurai dengan jelas. Dalam banyak kasus, emisi militer tercampur dengan kategori sipil, atau bahkan tidak dilaporkan secara memadai sama sekali.[4][6]
Di sinilah salah satu persoalan terbesarnya: dunia sedang menghitung target iklim dengan data yang belum sepenuhnya utuh. Ketika anggaran militer melonjak, operasi militer meluas, dan konflik berkepanjangan terjadi, kita justru berhadapan dengan sektor yang transparansi karbonnya rendah. Dengan kata lain, yang belum tercatat dengan baik bisa jadi justru merupakan sebagian dari masalah yang paling besar.[4][6]
Ada ironi yang pahit dalam setiap perang. Ketika tembakan berhenti, jejak karbonnya tidak serta-merta ikut berhenti. Kota-kota yang hancur harus dibangun ulang. Jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, rumah sakit, sekolah, dan rumah tinggal harus direkonstruksi. Semua proses ini sangat bergantung pada material seperti semen dan baja, yang dikenal sebagai dua komoditas paling intensif emisi dalam pembangunan modern.[5]
UNEP dalam Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025 mencatat bahwa sektor bangunan dan konstruksi menyumbang sekitar 34 persen emisi CO2 global, dan sangat bergantung pada material seperti semen dan baja yang bersama-sama terkait dengan sekitar 18 persen emisi global. Artinya, perang tidak hanya menciptakan emisi saat berlangsung, tetapi juga menghasilkan gelombang emisi baru pada fase rekonstruksi. Jejak karbon konflik dengan demikian bersifat panjang dan berlapis.[5]
Jika dibaca sebagai tren, polanya semakin jelas. Pertama, belanja militer global sedang meningkat tajam.[1][3] Kedua, penelitian ilmiah terbaru menunjukkan korelasi positif antara kenaikan belanja militer dan intensitas emisi CO2.[2] Ketiga, emisi militer sangat mungkin lebih besar daripada yang saat ini tercatat secara resmi, karena lemahnya pelaporan dan rendahnya transparansi.[4][6] Keempat, konflik memperbesar emisi bukan hanya secara langsung, tetapi juga lewat rantai industri, logistik, dan rekonstruksi pascaperang.[4][5]
Dengan melihat empat pola ini secara bersamaan, kesimpulannya menjadi sulit dihindari: semakin tinggi militarisasi global, semakin berat pula tantangan dunia untuk mencapai target iklim. Ini bukan sekadar soal hubungan moral antara perang dan kerusakan lingkungan, tetapi soal struktur ekonomi-politik global yang terus membiayai sistem intensif karbon sambil di saat yang sama mengklaim ingin menurunkan emisi.[1][2]
Selama ini, perdebatan tentang perubahan iklim terlalu sering diarahkan hanya pada perilaku konsumen, kendaraan listrik, panel surya, atau efisiensi rumah tangga. Semua itu penting, tetapi belum menyentuh inti persoalan bila keputusan politik berskala besar terus bergerak ke arah yang berlawanan. Kenaikan belanja militer menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi kontradiksi yang tajam: menyerukan dekarbonisasi, tetapi terus memperbesar pembiayaan untuk sistem yang sangat boros energi, minim transparansi karbon, dan erat berkaitan dengan konflik yang juga memicu emisi tambahan.[1][4]
Pada akhirnya, isu ini bukan hanya soal perang atau anggaran, melainkan soal pilihan peradaban. Dunia bisa terus menggelontorkan triliunan dolar untuk memperbesar kapasitas tempur, atau mulai mengakui bahwa keamanan abad ini tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh stabilitas iklim, ketersediaan air, ketahanan pangan, kesehatan publik, dan daya hidup ekosistem. Jika bumi terus dipanaskan oleh sistem yang kita bangun sendiri, maka perang tidak lagi hanya menghancurkan kota dan nyawa. Ia juga menggerus kemungkinan masa depan yang layak huni.[2][5]
Kontributor:
Meiardhy Mujianto
“Dynamic Harmony between Human and Nature.”
-Relung Indonesia
Jaga lingkungan bersama Relung Indonesia Foundation! Dapatkan informasi terkini seputar kehutanan dan lingkungan di Indonesia.
Relung Indonesia Foundation
Copyright © 2023. All rights reserved.