Musim kering yang datang terlalu cepat hampir tak pernah berdiri sendirian. Ia membawa sawah yang retak, sumur yang surut, biaya tanam yang melonjak, dan kecemasan yang pelan-pelan merayap ke meja makan keluarga tani. Pada 2026, ancaman itu terasa makin nyata. Di satu sisi, Indonesia menghadapi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering di banyak wilayah. Di sisi lain, konflik berkepanjangan di Timur Tengah mengguncang jalur energi dan pupuk dunia, mendorong naik ongkos produksi pertanian jauh dari pusat perang. Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil panen, melainkan daya hidup jutaan petani kecil Indonesia.

Di ruang publik, istilah “El Nino 2026” ramai dipakai untuk menggambarkan kecemasan itu. Namun bahkan tanpa menunggu cap resmi tentang El Niño ekstrem, sinyal bahayanya sudah cukup terang. BMKG memprakirakan bahwa pada musim kemarau 2026, 64,5% Zona Musim di Indonesia akan mengalami curah hujan bawah normal, 61,4% mencapai puncak kemarau pada Agustus 2026, dan 57,2% wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normal. Ini berarti banyak wilayah pertanian akan masuk ke musim berisiko pada saat cadangan air, jadwal tanam, dan daya tahan tanaman justru sedang diuji.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal cuaca. Pertanian masih menjadi salah satu fondasi utama penghidupan nasional. WRI Indonesia, merujuk data BPS, mencatat bahwa pada 2023 sektor pertanian menyerap 28,2% angkatan kerja dan selama 2014–2023 menyumbang rata-rata 13,1% PDB. Tetapi fondasi itu bertumpu pada struktur yang rapuh: Bank Dunia mencatat 93% produsen pertanian Indonesia adalah operasi keluarga skala kecil, dan 68% smallholders bekerja di lahan kurang dari 1 hektare. Sensus Pertanian 2023 BPS juga menunjukkan bahwa dari 27.802.434 petani pengguna lahan pertanian, terdapat 17.251.432 petani gurem, yaitu petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektare. Dengan kata lain, sebagian besar pertanian Indonesia ditopang oleh rumah tangga yang ruang amannya memang sudah sempit sejak awal.

Di titik inilah krisis iklim bertemu dengan krisis geopolitik. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah tidak hanya mengguncang pasar minyak. UNCTAD melaporkan bahwa pengiriman melalui Selat Hormuz turun lebih dari 95%, sementara kawasan ini adalah jalur yang sangat penting bagi energi dan pupuk global. UNCTAD juga menegaskan bahwa kawasan tersebut berperan sentral dalam pasokan pupuk dunia, baik sebagai produsen maupun jalur perdagangan utama, sehingga gangguan berkepanjangan mendorong kenaikan harga energi, pupuk, dan transportasi sekaligus. Artinya, efek perang itu tidak berhenti di pelabuhan atau headline berita internasional. Ia bisa menjelma menjadi harga pupuk yang lebih mahal, ongkos angkut yang lebih tinggi, dan keputusan-keputusan sulit di tingkat petani tentang apakah tanam masih layak dilanjutkan.

Krisis seperti ini berbahaya karena bekerja dari dua arah. Ketika hujan berkurang, petani justru membutuhkan lebih banyak biaya untuk bertahan: irigasi tambahan, pompa, tenaga kerja, perlindungan tanaman, dan kadang pembelian air. Tetapi pada saat yang sama, konflik global mendorong harga input naik. Dalam laporan Climate Smart Agriculture in Indonesia, Bank Dunia mencatat bahwa pendapatan usaha tani keluarga kecil di Indonesia sangat terbatas dan terdiversifikasi; produksi di lahan bahkan hanya menyumbang sekitar 49% pendapatan tahunan rumah tangga tani. Ini menunjukkan bahwa banyak keluarga tani sebenarnya sudah bertahan dengan strategi campuran jauh sebelum krisis datang. Saat kemarau memanjang dan biaya input naik bersamaan, ruang bertahan mereka menyusut dengan cepat.

Di lapangan, dampaknya hampir pasti tidak berhenti pada angka produksi. Petani kecil biasanya akan mulai mengurangi dosis pupuk, menunda tanam, mengganti komoditas ke yang lebih murah namun kurang menguntungkan, atau mengambil utang jangka pendek untuk menjaga musim tetap berjalan. Langkah-langkah ini mungkin terlihat rasional dalam jangka pendek, tetapi sering menjadi awal dari lingkaran yang lebih berat: hasil turun, pendapatan melemah, kemampuan membeli input menyusut, lalu risiko gagal panen musim berikutnya meningkat. Inilah wajah krisis majemuk yang kerap tak terlihat dalam statistik nasional. Negara mungkin masih berbicara tentang stok pangan dan neraca pasok, tetapi rumah tangga tani kecil sedang bergulat dengan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah musim ini masih bisa dilewati tanpa menjual aset, menambah utang, atau mengurangi kualitas konsumsi keluarga.

Ancaman itu makin berat ketika lanskap yang mengering mulai mudah terbakar. Kemarau panjang bukan hanya musuh sawah dan kebun, tetapi juga sahabat bagi api. BMKG dalam prakiraan musim kemarau 2026 menegaskan bahwa banyak wilayah akan lebih kering dari normal. Dalam konteks Indonesia, sinyal seperti ini harus dibaca bersama sejarah panjang kebakaran hutan dan lahan yang berulang pada fase-fase kering. Saat vegetasi, serasah, dan lahan-lahan rentan kehilangan kelembapan, kebakaran tidak lagi menjadi peristiwa insidental; ia berubah menjadi risiko sistemik yang mengancam kebun rakyat, sumber air, kesehatan warga, distribusi hasil, dan aktivitas ekonomi pedesaan secara bersamaan.

Di sinilah gagasan tentang resiliensi petani kecil menjadi sangat penting. Resiliensi bukan berarti petani harus mampu menanggung semua beban sendirian. Resiliensi berarti ada kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, lalu pulih tanpa hancur di tengah guncangan berlapis. Dalam konteks Indonesia, itu berarti memastikan petani kecil tidak dibiarkan menghadapi kemarau, lonjakan pupuk, gangguan logistik, dan risiko kebakaran sebagai masalah-masalah yang terpisah. Semuanya saling terkait. Kalender tanam yang tidak menyesuaikan prakiraan iklim akan memperbesar risiko gagal tanam. Ketergantungan tinggi pada input eksternal akan memperbesar dampak konflik global. Lemahnya kelembagaan petani akan memperkecil posisi tawar saat harga naik dan pasokan terganggu.

Karena itu, pembicaraan tentang masa depan pertanian Indonesia seharusnya tidak berhenti pada seberapa besar cadangan pangan nasional, tetapi bergeser pada seberapa kuat rumah tangga tani di tingkat akar rumput dapat bertahan. Informasi iklim harus sampai ke desa dalam bentuk yang bisa dipakai, bukan sekadar angka di laporan. Sistem pertanian perlu diarahkan agar tidak terlalu bergantung pada input yang rentan terguncang pasar dunia. Penguatan bahan organik tanah, konservasi air, diversifikasi komoditas, penguatan koperasi, dan model budidaya yang lebih hemat input bukan lagi pilihan tambahan, melainkan strategi bertahan. Pada saat yang sama, wilayah rawan api membutuhkan kesiapsiagaan lebih awal, bukan ketika asap sudah telanjur datang.

Pada akhirnya, yang sedang diuji pada 2026 bukan hanya cuaca atau harga pupuk. Yang sedang diuji adalah seberapa serius kita membaca tanda-tanda zaman. Indonesia boleh jadi masih mampu menjaga pasokan di level nasional. Tetapi ketahanan pangan yang sesungguhnya tidak lahir dari statistik pusat semata. Ia lahir dari sawah-sawah kecil yang tetap ditanami, kebun-kebun rakyat yang tidak ditinggalkan, sumber air yang tetap dijaga, dan keluarga tani yang masih punya alasan untuk bertahan. Jika kemarau yang lebih kering bertemu dengan krisis global yang lebih mahal, maka petani kecil Indonesia bukan sekadar kelompok rentan yang perlu dikasihani. Mereka adalah garis depan yang menentukan apakah pertanian Indonesia akan tetap hidup di tengah dunia yang makin tidak menentu.

Kontributor:

Meiardhy Mujianto