Langkah Nyata Tata Kelola Hutan di Tingkat Tapak

Masyarakat kawasan Perbukitan Menoreh di Kalurahan Pagerharjo dan Sidoharjo kini memasuki babak baru dalam tata kelola hutan rakyat berkelanjutan. Melalui aksi penanaman pohon secara simbolis dan penyerahan resmi Peraturan Kalurahan (Perkal) Pengelolaan Hutan Rakyat Wanabraya kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi serta Pemerintah Daerah Kulon Progo, komitmen pelestarian lingkungan hidup di tingkat tapak makin kukuh berdiri.

Kegiatan lapangan ini menjadi salah satu tahapan strategis (milestone) dari rangkaian pendampingan program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Kegiatan 4.4.2, yaitu Pengembangan Tata Kelola Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari (UMHRL). Program ini difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY bersama Relung Indonesia sebagai lembaga pendamping masyarakat. Penyerahan dokumen Perkal Wanabraya menandai hadirnya legalitas resmi yang menjembatani aturan adat dan pemerintahan lokal demi menjamin kepastian hak warga serta kelestarian hutan.

Dokumentasi Foto: Penyerahan simbolis dokumen Peraturan Kalurahan Wanabraya kepada GKR Mangkubumi dan Pemerintah Daerah Kulon Progo sebagai landasan legalitas penguatan hutan rakyat di Samigaluh.

Pesan Ekologis dan Solusi Komoditas dari GKR Mangkubumi

Dalam sambutan dan arahannya, GKR Mangkubumi menekankan esensi mendasar dari tata kelola lingkungan: hutan dan air merupakan dua pilar kehidupan yang tak terpisahkan. Hutan yang terjaga menjadi jaminan utama ketersediaan sumber mata air bagi masyarakat, sementara air yang melimpah menjadi penopang utama kehidupan dan kegiatan ekonomi warga di Perbukitan Menoreh.

GKR Mangkubumi mendorong agar komoditas khas Samigaluh, seperti kopi Menoreh, teh, vanili, aren, nangka, dan alpukat, ditata secara terarah selaras dengan fungsi resapan air. Beliau juga mengapresiasi gagasan pengawasan lingkungan berbasis wisata, di mana para wisatawan diajak berpartisipasi menanam pohon dan menandai namanya pada tanaman tersebut. Pendekatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa keikutsertaan emosional pengunjung sekaligus mendukung rehabilitasi lahan secara konsisten.

Dokumentasi Foto: GKR Mangkubumi secara simbolis menanam bibit pohon di kawasan Samigaluh sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kawasan resapan air dan tutupan vegetasi Menoreh.

Dukungan Pemda, Peran Pendampingan Relung, dan Kepastian Legalitas

Kepala DLHK DIY, Pak Kusno Wibowo, menggarisbawahi bahwa keberadaan hutan rakyat seluas 78.400 hektare di DIY memegang peran kunci dalam menjaga fungsi ekosistem provinsi, mengingat luas hutan negara di DIY hanya mencapai sekitar 16.352 hektare. Oleh karena itu, skema RBP REDD+ yang didampingi oleh Relung Indonesia berfokus pada penguatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR).

Guna mendukung keberlanjutan penghijauan, Relung Indonesia bersama pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan persemaian mandiri di tingkat kalurahan. Persemaian ini memasok bibit-bibit berkualitas seperti sengon, kopi Menoreh, balsa, dan kemukus yang siap ditanam warga. Bupati Kulon Progo turut mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan konservasi tidak diukur dari jumlah bibit yang dibagikan, melainkan dari konsistensi pemeliharaan di lapangan agar pohon tumbuh dan memberi manfaat nyata.

Audiensi Warga: Konservasi Sultan Ground, Persemaian, dan Aksesibilitas

Sesi dialog warga berlangsung hangat dan terbuka. Lurah Pagerharjo, Pak Widayat, menyampaikan inisiatif warga dan Karang Taruna yang tengah memetakan serta merencanakan konservasi pada 8 titik sumber mata air di atas tanah Sultan Ground (SG) seluas kurang lebih 80 hektare. Warga berharap lahan yang belum terolah optimal tersebut dapat difasilitasi untuk penanaman vegetasi konservasi air disandingkan dengan tanaman buah produktif seperti durian dan kopi.

Sementara itu, Ketua KTH Mekar Tani, Pak Teguh, mengajukan aspirasi permohonan alokasi bibit konservasi untuk musim tanam mendatang, pemanfaatan lahan SG di Nglinggo Barat dan Gunung Jaran untuk pengembangan desa wisata edukasi, serta perbaikan akses jalan perkebunan sepanjang 2,4 km. Menanggapi hal tersebut, GKR Mangkubumi dan perwakilan Pemda mengarahkan agar prosedur pemanfaatan tanah Kasultanan ditempuh sesuai ketentuan Pergub DIY No. 49/2018 melalui tahapan verifikasi kalurahan dan dinas terkait.

Dokumentasi Foto: Suasana dialog interaktif dan partisipatif saat menyampaikan harapan dan aspirasi kepada GKR Mangkubumi.

Tahapan Strategis Menuju Keberlanjutan Menoreh

Penyerahan Peraturan Kalurahan Wanabraya dan aksi penanaman pohon bersama GKR Mangkubumi ini bukanlah titik akhir kegiatan, melainkan sebuah tahapan penting (milestone) dalam perjalanan panjang tata kelola hutan rakyat di DIY. Melalui kolaborasi yang padu antara Keraton Yogyakarta, DLHK DIY, Pemerintah Kalurahan, Relung Indonesia, serta KTH di tingkat tapak, masyarakat Pagerharjo dan Sidoharjo kini memiliki panduan kerja yang jelas untuk merawat mata air, memperkuat perekonomian warga, dan memelihara kelestarian Menoreh bagi generasi mendatang.

Kontributor:

Rizka Maulidasari