Petungkriyono, Politik Etis, dan Ongkos Pendidikan yang Turun ke Desa

Sekolah desa (Dessaschool) di perkebunan kina pemerintah Tjinjiroean, Priangan, Jawa Barat, sekitar 1920. Sistem sekolah desa yang dikembangkan sejak 1907 menjadi salah satu cara pemerintah kolonial memperluas pendidikan dasar dengan biaya relatif murah dan dengan keterlibatan sumber daya komunitas lokal. Sumber: Collectie Wereldmuseum (d/h Tropenmuseum), object no. 10002285.

Pada penghujung Desember 1906, hujan deras disertai angin menerjang kawasan pegunungan di selatan Pekalongan. Berita yang terbit beberapa minggu kemudian mencatat kerusakan di sejumlah tempat. Di antara bangunan yang disebut ada sesuatu yang kecil, tetapi sangat penting bagi sejarah Petungkriyono: “de inl. school”—sekolah pribumi—di onderdistrict Petoengkriono.

Berita Bataviaasch Nieuwsblad tanggal 15 Januari 1907 menyebut bahwa hujan pada 26–28 Desember 1906, disertai angin keras, telah merusak sekolah pribumi di Petoengkriono, Afdeeling Pekalongan. Kalimat pendek itu membawa konsekuensi sejarah yang cukup besar. Ia membuktikan bahwa pada akhir 1906, ketika Petungkriyono masih berupa wilayah pegunungan yang jauh dari pusat kota Pekalongan, sebuah sekolah formal kolonial atau setidaknya sekolah yang dikenali oleh administrasi kolonial sebagai inlandsche school sudah berdiri di sana. Lebih menarik lagi, sekolah itu sudah ada sebelum pemerintah Hindia Belanda meluncurkan secara luas sistem desaschool atau volksschool pada 1907.

Dengan demikian, sejarah sekolah Petungkriyono tampaknya tidak dimulai sebagai akibat langsung dari program Sekolah Desa Van Heutsz. Ia kemungkinan berada dalam gelombang yang sedikit lebih awal: perluasan pendidikan pribumi pada tahun-tahun pertama Politik Etis. Dan di situlah sebuah sekolah kecil di pegunungan Pekalongan bertemu dengan perdebatan besar mengenai masa depan Hindia Belanda.

Sebuah “utang kehormatan”

Menjelang akhir abad ke-19, semakin banyak orang Belanda mempertanyakan dasar moral kolonialisme mereka sendiri. Selama puluhan tahun Hindia telah mengirim keuntungan besar ke negeri Belanda. Sistem tanam paksa dan apa yang kemudian dikenal sebagai batig slot membuat sebagian surplus keuangan Hindia mengalir ke kas kerajaan di Eropa. Ketika kondisi ekonomi masyarakat pribumi memburuk pada penghujung abad ke-19, semakin sulit mempertahankan gagasan bahwa koloni semata-mata boleh diperlakukan sebagai sumber pendapatan.

Salah satu kritik paling berpengaruh datang dari Conrad Theodor van Deventer. Dalam artikel terkenalnya, “Een Eereschuld”, yang terbit dalam De Gids pada Agustus 1899, Van Deventer berpendapat bahwa Belanda mempunyai suatu “utang kehormatan” kepada Hindia. Ia menghitung bahwa ratusan juta gulden telah mengalir dari Hindia kepada Belanda dan menyatakan bahwa sebagian kekayaan itu seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan bagi penduduk negeri jajahan.

Ini bukan sekadar perdebatan mengenai uang. Yang sedang berubah adalah bahasa moral kolonialisme. Negara yang selama abad ke-19 banyak berbicara mengenai keuntungan mulai berbicara mengenai tanggung jawab.

Van Deventer bukan satu-satunya. Di Semarang, jurnalis Pieter Brooshooft, yang lama memimpin De Locomotief, ikut mendorong perubahan opini publik. Dalam pamfletnya De ethische koers in de koloniale politiek yang terbit pada 1901, Brooshooft memaparkan kemiskinan dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap penduduk pribumi serta mendesak perubahan arah kebijakan kolonial. Perdebatan yang sebelumnya terutama berlangsung di surat kabar, majalah, dan kalangan intelektual akhirnya memasuki bahasa resmi negara.

Dalam pidato takhta 17 September 1901, pemerintah Belanda menyatakan bahwa Nederland mempunyai “zedelijke roeping”—panggilan atau kewajiban moral—terhadap penduduk Hindia. Pernyataan itulah yang lazim dianggap sebagai salah satu tonggak resmi lahirnya Politik Etis.

Pendidikan sebagai jalan menuju “kemajuan”

Dalam ingatan populer, Politik Etis kemudian sering diringkas menjadi tiga kata: irigasi, emigrasi, edukasi. Kenyataannya jauh lebih rumit. Politik Etis bukan sebuah paket tunggal yang dilaksanakan sekaligus. Ia merupakan kumpulan kebijakan, perdebatan dan eksperimen yang berkembang bertahun-tahun, dengan tujuan yang bahkan tidak selalu sama di antara para pendukungnya.

Ada unsur kemanusiaan di dalamnya. Ada pula kebutuhan ekonomi, kepentingan administrasi, dan keinginan mempertahankan kekuasaan kolonial. Sejarawan E.H. Kossmann bahkan mengingatkan bahwa Politik Etis berjalan beriringan dengan penguatan kekuasaan Belanda atas kepulauan Indonesia. Di bawah Van Heutsz, ekspansi kekuasaan kolonial dan program “pembangunan” tidak berdiri sebagai dua hal yang berlawanan; keduanya merupakan bagian dari proyek pemerintahan kolonial yang sama.

Namun pendidikan tetap menjadi salah satu wajah paling nyata dari perubahan itu. Pada sekitar 1900, kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi masih sangat terbatas. Sekolah pemerintah yang ada terlalu mahal jika hendak diperluas ke semua desa. Kekurangan guru juga menjadi masalah serius. Kossmann mencatat bahwa pemerintah segera berhadapan dengan persoalan sederhana tetapi menentukan: pendidikan massal membutuhkan uang dan tenaga pengajar dalam jumlah yang tidak tersedia.

Di Residentie Pekalongan sendiri, penelusuran statistik kita menunjukkan jaringan sekolah pribumi mulai tumbuh pesat pada awal abad ke-20. Di samping sekolah pemerintah terdapat cukup banyak particuliere scholen—sekolah yang tidak sepenuhnya diselenggarakan pemerintah.

Dengan latar seperti inilah keberadaan sekolah di Petoengkriono menjadi menarik. Petoengkriono sudah muncul dalam administrasi kolonial setidaknya pada penghujung abad ke-19. Tetapi daerah ini berada jauh di pegunungan, di selatan pusat-pusat pendidikan seperti Pekalongan, Wiradesa dan Kedungwuni.

Jika pada akhir 1906 sebuah inlandsche school telah berdiri di sana, berarti perluasan pendidikan pada awal Politik Etis sudah menembus kawasan perifer sebelum program Sekolah Desa 1907 mencapai bentuk massalnya.

Sekolah Petungkriyono datang sebelum Volkschool

Hal ini penting karena kronologi mudah menyesatkan kita. Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz, yang memerintah pada 1904–1909, memang sangat terkait dengan lahirnya desaschool. Pada 1907, pemerintah mulai mengembangkan secara sistematis sekolah desa sederhana dengan masa belajar tiga tahun. Kossmann menyebutnya sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas desa.

Tetapi sekolah Petungkriyono telah disebut dalam berita Desember 1906. Artinya: sekolah Petungkriyono yang telah kita temukan tidak dapat begitu saja disebut Volkschool Van Heutsz. Mungkin sekolah itu kemudian diubah statusnya. Mungkin diperbaiki dan dimasukkan ke sistem baru. Mungkin pula ia merupakan sekolah swasta atau sekolah pribumi jenis lain yang sudah berdiri dalam gelombang ekspansi sebelumnya.

Kita belum mempunyai arsip yang menjawabnya. Justru ketidakpastian itu membuat sejarahnya menarik. Petungkriyono dapat menjadi contoh bahwa perluasan pendidikan pada awal abad ke-20 tidak selalu bergerak mengikuti satu keputusan dari Batavia secara seragam. Ada sekolah pemerintah, sekolah swasta, prakarsa pejabat lokal, komunitas, dan kemudian program massal yang saling bertumpang tindih.

Mengapa Van Heutsz membutuhkan sekolah yang murah?

Persoalannya adalah biaya. Sekolah pribumi kelas dua yang sebelumnya digunakan pemerintah tetap terlalu mahal untuk dijadikan pendidikan universal. Sebuah tulisan sezaman pada 1917 menjelaskan bahwa jika model pendidikan yang lebih mahal itu diperluas menjadi pendidikan rakyat umum, kebutuhan anggarannya akan sangat besar.

Karena itulah sejak 1907 muncul sekolah desa atau gemeente yang sangat sederhana. Di sinilah muncul paradoks besar Politik Etis. Belanda menyatakan mempunyai kewajiban moral untuk mendidik rakyat Hindia. Tetapi negara kolonial tidak bersedia—dan dalam praktiknya tidak mampu—membayar seluruh ongkos pendidikan massal tersebut.

Solusinya adalah menciptakan sekolah yang murah. Kurikulumnya sederhana. Lama belajar pendek. Guru lebih murah. Dan sebagian besar beban penyelenggaraan ditempatkan pada komunitas desa. Sumber Neerlandia tahun 1917 menjelaskannya dengan cukup gamblang: desascholen didirikan dan “grootendeels … bekostigd door de plaatselijke gemeenschappen”—sebagian besar dibiayai oleh masyarakat setempat—antara lain melalui pungutan uang sekolah. Pemerintah pada tahap awal memberikan bantuan keuangan.

Hasilnya luar biasa murah bagi negara. Sumber yang sama memperkirakan bahwa pendidikan rakyat melalui desaschool ketika itu membebani kas pemerintah kurang dari tiga gulden per anak per tahun, di luar biaya inspeksi dan administrasi. Politik pendidikan massal telah menemukan formulanya: negara menentukan sistemnya, tetapi desa ikut membayar penyelenggaraannya.

Siapa sebenarnya yang membangun sekolah?

Di sinilah kita harus berhati-hati dengan istilah. Tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat satu ketentuan universal yang berbunyi bahwa pemerintah pusat dalam keadaan apa pun dilarang membiayai gedung sekolah desa. Sumber-sumber justru menunjukkan pola pembiayaan yang dapat bervariasi dan adanya bantuan pemerintah pada tahap awal.

Namun prinsip umumnya jelas: desaschool memang dirancang sebagai institusi yang bertumpu pada kemampuan komunitas lokal, bukan sebagai sekolah yang seluruh ongkos bangunan dan operasionalnya ditanggung Batavia. Karena itu tanah, bahan bangunan, tenaga, pemeliharaan, uang sekolah, kas komunitas atau bentuk kontribusi lokal dapat memainkan peranan penting. Di sinilah istilah dorpskas atau kas desa menjadi relevan.

Tetapi ada satu kehati-hatian lain. Kita juga belum mempunyai bukti khusus dari Petungkriyono yang menunjukkan bahwa bangunan sekolahnya dibangun melalui heerendiensten — kerja wajib kolonial — dalam arti hukum yang formal. Karena itu lebih aman membedakan: kerja wajib kolonial (heerendienst) dengan kontribusi tenaga masyarakat, kerja desa, swadaya atau kewajiban komunal. Keduanya dapat tampak serupa dari luar, tetapi secara historis tidak selalu merupakan kategori hukum yang sama.

Untuk Petungkriyono, sampai arsip pembangunan sekolah ditemukan, kalimat yang paling aman adalah: Sangat mungkin pembangunan dan pemeliharaan sekolah melibatkan sumber daya masyarakat setempat, baik uang, bahan maupun tenaga, sebagaimana logika umum sistem pendidikan desa kolonial; tetapi bentuk persis kontribusi tersebut belum diketahui. Itulah batas antara rekonstruksi yang masuk akal dan fakta arsip.

Bayangkan artinya bagi sebuah desa pegunungan

Di pusat pemerintahan, persoalan pendidikan dapat ditulis sebagai tabel anggaran. Di Petungkriyono, persoalan itu mempunyai bentuk yang sangat berbeda. Membuka sekolah berarti mencari sebidang tanah. Kayu harus diperoleh. Bambu atau bahan atap harus disediakan. Bangunan harus didirikan dan kemudian dirawat. Guru harus tinggal atau datang ke daerah yang aksesnya sulit.

Semua itu terjadi dalam masyarakat yang perekonomiannya sebagian besar masih berbasis produksi pertanian dan pertukaran lokal. Karena itu sebuah sekolah bukan hanya sebuah kebijakan pendidikan. Ia adalah investasi sosial desa.

Jika kelak arsip menunjukkan bahwa masyarakat Petoengkriono menyediakan tanah, kayu, bambu atau tenaga untuk sekolahnya, kita tidak lagi hanya mempunyai sejarah tentang “Belanda mendirikan sekolah”. Kita mempunyai sejarah yang jauh lebih kompleks:

negara kolonial membuka ruang pendidikan, tetapi sebagian ongkos material modernisasi itu ditanggung masyarakat yang hendak dimodernisasi. Itulah wajah Politik Etis yang jarang terlihat dalam slogan.

Etis, tetapi tetap kolonial

Kata etis terkadang membuat kebijakan ini terdengar terlalu baik. Memang terjadi perluasan pendidikan. Jumlah anak pribumi yang bersekolah meningkat tajam pada awal abad ke-20. Sebuah laporan 1917 mencatat kenaikan jumlah anak yang memperoleh pendidikan dasar dari sekitar 128.000 pada 1900 menjadi lebih dari 600.000 pada 1914.

Tetapi kesempatan itu tetap sangat tidak merata.

Sistem pendidikan kolonial membedakan sekolah berdasarkan kelompok sosial, ras, dan tujuan administrasi. Pendidikan bermutu tinggi dan penggunaan bahasa Belanda tetap jauh lebih mudah dijangkau kelompok elite daripada mayoritas penduduk pedesaan. Pemerintah sendiri khawatir terhadap konsekuensi sosial dari penyebaran pendidikan Barat yang terlalu luas.

Politik Etis karena itu sebaiknya tidak dibaca sebagai kisah sederhana mengenai kolonialisme yang tiba-tiba menjadi baik hati. Ia merupakan perubahan cara kolonialisme bekerja. Eksploitasi tidak hilang. Kekuasaan kolonial justru semakin kuat.

Namun bersamaan dengan itu, muncul sekolah, layanan kesehatan, kredit, irigasi dan berbagai bentuk intervensi pembangunan. Pendidikan menjadi sekaligus sarana “memajukan” penduduk dan instrumen membentuk masyarakat yang lebih mudah diadministrasikan oleh negara kolonial. Paradoks itulah yang membuat sebuah sekolah kecil di Petungkriyono begitu menarik secara sejarah.

Petungkriyono berada tepat di antara dua zaman

Pada 1899 Van Deventer menulis tentang eereschuld. Pada 1901 kerajaan Belanda mengakui adanya zedelijke roeping. Pada tahun-tahun berikutnya jaringan pendidikan pribumi berkembang. Pada Desember 1906, sebuah sekolah sudah berdiri di Petoengkriono. Lalu pada 1907, pemerintahan Van Heutsz mengembangkan desaschool sebagai jawaban terhadap persoalan bagaimana pendidikan dapat menjangkau desa-desa dalam jumlah besar tanpa membuat anggaran kolonial meledak. Sekolah tiga tahun yang sederhana, murah, dan banyak bergantung pada komunitas lokal kemudian berkembang sangat cepat.

Dengan kronologi seperti ini, sekolah Petungkriyono tampaknya berdiri tepat di perbatasan dua fase sejarah pendidikan kolonial: fase pertama, ekspansi awal pendidikan pribumi dalam atmosfer Politik Etis; dan fase kedua, massifikasi pendidikan melalui sistem sekolah desa sejak 1907. Itu jauh lebih menarik daripada sekadar mengatakan: “Belanda membangun sekolah di Petungkriyono karena Politik Etis.”

Lalu di mana sekolah itu?

Inilah misteri yang belum selesai. Informasi lokal menunjuk Mudal, Desa Yosorejo, sebagai lokasi sekolah paling awal di kawasan Petungkriyono. Sampai saat ini belum ditemukan arsip kolonial yang menghubungkan secara eksplisit: Petoengkriono → sekolah → Moedal/Josoredjo.

Karena itu Mudal harus tetap diperlakukan sebagai hipotesis lokasi yang sangat penting, bukan fakta yang sudah terverifikasi Tetapi jika kelak hubungan itu berhasil dibuktikan, artinya akan besar. Mudal bukan sekadar tempat sebuah sekolah tua pernah berdiri. Ia dapat menjadi titik material tempat sebuah gagasan besar yang lahir dalam perdebatan politik di Amsterdam, Den Haag, Batavia dan Semarang akhirnya menyentuh sebuah komunitas pegunungan di Jawa.

Dari artikel Van Deventer di De Gids, kritik Brooshooft melalui De Locomotief, pidato kerajaan tahun 1901, kebijakan pendidikan pemerintah kolonial, keputusan pejabat di Pekalongan, sampai akhirnya— sebuah bangunan sekolah di Petungkriyono. Dan pada akhir Desember 1906, ketika angin dan hujan merusak bangunan itu, seorang pejabat kolonial mencatatnya Satu baris kecil dalam surat kabar lebih dari seabad kemudian memberi tahu kita bahwa gagasan tentang pendidikan, kekuasaan, utang moral, dan modernisasi kolonial ternyata sudah sampai ke pegunungan Petungkriyono.

Sekolah sebagai jejak Politik Etis dari bawah

Mungkin justru di sinilah cara terbaik membaca sejarah sekolah Petungkriyono. Bukan hanya dari pertanyaan: “Siapa yang mendirikannya?” Tetapi juga: Siapa yang menyediakan tanahnya? Siapa yang membawa kayunya? Siapa yang membangun dinding dan atapnya? Siapa yang membayar gurunya? Anak-anak dari desa mana yang berjalan menuju sekolah itu setiap pagi? Dan apa yang berubah setelah mereka mulai mengenal huruf dan angka?

Politik Etis lahir sebagai perdebatan tentang kewajiban moral sebuah negara kolonial. Tetapi di desa-desa, kebijakan itu memperoleh bentuknya melalui bangunan, guru, kas lokal, tenaga masyarakat dan anak-anak yang duduk di ruang kelas. Karena itu sejarah sekolah Petungkriyono bukan catatan pinggiran. Ia justru menawarkan sebuah jendela kecil untuk melihat paradoks besar kolonialisme awal abad ke-20: Belanda mulai mengatakan bahwa ia mempunyai kewajiban untuk mendidik rakyat jajahan; tetapi untuk mewujudkan pendidikan massal itu, negara kolonial menciptakan sistem yang membuat masyarakat desa ikut menanggung ongkosnya.

Dan barangkali, di suatu tempat di Mudal atau bagian lain Petoengkriono, jejak material dari proses itu pernah berdiri. Kita hanya belum menemukan namanya dalam arsip.

Literatur dan Sumber Utama

1. C.Th. van Deventer, “Een Eereschuld,” De Gids 63, 1899. Artikel yang menjadi salah satu teks paling berpengaruh dalam lahirnya wacana Politik Etis.
2. Pieter Brooshooft, De ethische koers in de koloniale politiek, Amsterdam: De Bussy, 1901. Penting untuk melihat kritik sosial dan wacana publik kolonial menjelang peresmian Politik Etis.
3. Troonrede, 17 September 1901. Memuat formulasi pemerintah Belanda mengenai zedelijke roeping terhadap penduduk Hindia. Teks dan konteks dibahas oleh Kees Groeneboer.
4. Bataviaasch Nieuwsblad, 15 Januari 1907, hlm. 1. Sumber primer terpenting sejauh ini mengenai keberadaan inlandsche school di Petoengkriono pada Desember 1906.
5. “Oost-Indië,” Neerlandia, jrg. 21, 1917. Sangat penting untuk memahami struktur pembiayaan desascholen: sekolah didirikan dan sebagian besar dibiayai komunitas lokal, sementara pemerintah memberi bantuan awal.
6. S.L. van der Wal (ed.), Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900–1940: Een bronnenpublikatie, Groningen: J.B. Wolters, 1963. Merupakan publikasi sumber fundamental mengenai kebijakan pendidikan kolonial awal abad ke-20.
7. E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780–1980, bagian mengenai politik kolonial Belanda. Berguna untuk menempatkan pendidikan, Van Heutsz dan desaschool dalam konteks Politik Etis sekaligus imperialisme kolonial.
8. Kees Groeneboer, Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950, 1993. Sangat berguna untuk memahami hubungan Politik Etis, pendidikan, bahasa dan konsep “opvoeding tot autonomie”.
9. E.B. Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten: Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877–1942, Utrecht, 1981. Kerangka penting untuk membaca Politik Etis bukan hanya sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan kolonial.

Kontributor:

Meiardhy Mujianto