Kematian seorang warga di Musi Rawas pada 2024 akibat konflik dengan gajah liar menjadi pengingat keras bahwa batas antara ruang hidup manusia dan satwa di Sumatera Selatan kian menipis. Peristiwa tragis yang menimpa Karsini (34), warga Desa Tri Anggun Jaya, tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menegaskan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar kini menjadi ancaman nyata.

Sumatera Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu habitat penting bagi satwa liar dilindungi, termasuk Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan beruang madu. Namun, tekanan terhadap habitat terus meningkat. Deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, ekspansi permukiman, hingga dampak perubahan iklim telah mempersempit ruang hidup satwa. Akibatnya, kualitas habitat menurun dan satwa—khususnya gajah—terpaksa keluar dari wilayah jelajah alaminya.

Salah satu kantong habitat penting Gajah Sumatera di provinsi ini berada di bentang alam Benakat–Semangus, yang membentang di beberapa kabupaten seperti Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, dan PALI. Kawasan ini menjadi jalur penting pergerakan gajah, sekaligus wilayah yang kini semakin rentan terhadap konflik.

Menurunnya kualitas habitat berdampak langsung pada pola jelajah gajah. Ketika sumber pakan di hutan semakin terbatas, kebun dan lahan masyarakat menjadi alternatif yang tidak terhindarkan. Akibatnya, interaksi yang awalnya sporadis kini berubah menjadi konflik berulang. Selain menimbulkan korban jiwa, kejadian ini juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat akibat rusaknya tanaman dan lahan pertanian.

Situasi ini mendorong berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pengelola wilayah, sektor swasta, masyarakat lokal, hingga organisasi konservasi untuk tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam mencari solusi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah belajar dari praktik baik di Desa Rantau Jaya Udik II, Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur yang berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung, wilayah yang telah lama menghadapi dinamika konflik manusia dan gajah. Melalui kegiatan studi tiru yang dilaksanakan pada Februari 2026, para pemangku kepentingan dari Sumatera Selatan berkesempatan melihat langsung bagaimana masyarakat di sekitar kawasan tersebut mengembangkan strategi mitigasi, mulai dari sistem penghalauan hingga mekanisme peringatan dini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi kolaboratif lintas pihak yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dengan dukungan pendanaan dari Yayasan Relung Indonesia melalui Project RBP REDD+ For Result Period 2014–2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II. Pelaksanaan kegiatan juga diperkuat oleh keterlibatan mitra pembangunan dan sektor swasta pemegang PBPH dan PPKH, yaitu PT Musi Hutan Persada, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Zona 4, dan PT Bara Sumatera Energy, yang menunjukkan bahwa penanganan konflik manusia dan satwa liar memerlukan kerja bersama lintas pemangku kepentingan.

Keterlibatan masyarakat desa juga menjadi bagian penting dalam proses ini, mengingat mereka adalah pihak yang paling terdampak sekaligus garda terdepan dalam menghadapi konflik di lapangan. Dari proses pembelajaran tersebut, muncul sejumlah langkah penting: membangun kesadaran bahwa gajah membutuhkan ruang hidup, memperkuat sistem peringatan dini agar masyarakat dapat mengantisipasi pergerakan satwa, serta melakukan pemetaan jalur jelajah gajah sebagai dasar mitigasi yang lebih efektif. Di atas semua itu, kolaborasi antar pihak menjadi faktor penentu keberhasilan.

Upaya tersebut tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui dukungan anggaran daerah telah mulai mendorong pembentukan Masyarakat Desa Mandiri Konflik di Desa Bumi Makmur dan Desa Tri Anggun Jaya. Inisiatif ini bertujuan memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata di tingkat tapak.

Pada akhirnya, menjaga harmoni antara manusia dan satwa liar bukanlah perkara sederhana. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen, pemahaman, dan kerja sama lintas pihak. Tanpa ruang hidup yang cukup bagi satwa, konflik akan terus berulang. Namun dengan kolaborasi yang kuat, harapan untuk hidup berdampingan secara damai tetap terbuka.

Kontributor:

Ahmad Rifa’i