Konflik Iran dengan AS dan Israel bukan sekadar krisis geopolitik yang jauh dari Indonesia. Ketika perang mengguncang jalur energi dan petrokimia global, dampaknya menjalar ke harga minyak, biaya logistik, dan plastik kemasan yang dipakai sehari-hari oleh pelaku usaha kecil. Dalam situasi seperti ini, bioplastik tidak boleh lagi dilihat hanya sebagai isu hijau. Ia harus mulai dibaca sebagai bagian dari strategi resiliensi UMKM Indonesia.

Per 30 Maret 2026, pasar energi global masih berada dalam tekanan berat. Reuters melaporkan Brent crude berada di kisaran US$115,55 per barel, naik hampir 60% dibanding akhir Februari, seiring meluasnya konflik dan ancaman terhadap Selat Hormuz. Jalur ini sangat vital karena menjadi salah satu chokepoint energi paling penting di dunia, dengan sekitar 20% perdagangan energi global bergantung padanya. Asia menjadi kawasan yang paling cepat merasakan guncangan itu karena ketergantungannya pada pasokan energi dari Teluk Persia.

Masalahnya, dampak perang tidak berhenti pada BBM. Plastik modern sangat bergantung pada rantai pasok minyak dan petrokimia. U.S. Energy Information Administration menjelaskan bahwa berbagai produk plastik dibuat dari bahan baku yang berasal dari minyak mentah dan gas alam. Reuters kemudian menunjukkan bahwa perang Iran telah mengganggu aliran petrokimia melalui Hormuz dan mendorong harga polyethylene dan polypropylene—dua resin utama untuk kemasan—ke level tertinggi sekitar empat tahun. Timur Tengah sendiri menyumbang lebih dari 40% ekspor polyethylene global pada 2025, sehingga ketika kawasan ini terganggu, industri kemasan di Asia ikut tercekik.

Bagi Indonesia, ini bukan ancaman abstrak. Bank Indonesia menyatakan pada Maret 2026 bahwa lonjakan harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dan meningkatkan tekanan inflasi global. Dalam ekonomi seperti Indonesia—yang sangat ditopang oleh pelaku usaha kecil—guncangan semacam ini cepat sekali menjelma menjadi tekanan harian: ongkos angkut naik, bahan baku ikut naik, dan biaya kemasan melonjak.

Di sinilah UMKM menjadi pihak yang paling rentan. Data pemerintah yang dirujuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap PDB dan penyerapan hampir 97% tenaga kerja nasional. Artinya, ketika biaya energi, logistik, dan kemasan naik bersamaan, yang tertekan bukan sektor kecil yang marginal, melainkan tulang punggung ekonomi nasional itu sendiri.

Tekanan tersebut sudah mulai terasa di lapangan. UMKM dampingan Yayasan Relung Indonesia telah mengeluhkan bahwa harga plastik kemasan untuk produk olahan makanan dan minuman eceran mengalami kenaikan sekitar 40–50%. Bagi usaha besar, kenaikan ini mungkin masih bisa diserap sementara. Tetapi bagi UMKM pangan, minuman, oleh-oleh, dan produk olahan rumah tangga, lonjakan harga kemasan bisa langsung menggerus margin yang sudah tipis. Mereka terjepit: harga jual sulit dinaikkan terlalu cepat, tetapi biaya produksi terus membesar.

Situasi ini harus dibaca sebagai alarm struktural. Selama UMKM Indonesia masih bergantung besar pada kemasan berbasis fosil dan rantai pasok global yang mudah diguncang perang, maka setiap eskalasi geopolitik akan selalu punya jalan masuk ke dapur produksi usaha kecil. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya bahwa minyak sedang mahal. Persoalannya adalah bahwa sistem kemasan dan bahan baku kita masih terlalu rapuh.

Karena itu, pembicaraan tentang bioplastik menjadi semakin relevan. Bukan karena bioplastik adalah solusi instan untuk semua hal, tetapi karena Indonesia sudah memiliki dasar material dan arah kebijakan untuk mulai membangunnya secara lebih serius. KKP telah mendorong penggunaan kemasan dan sedotan rumput laut pada UMKM, dan pada 2025 juga menegaskan pentingnya hilirisasi rumput laut non-hidrokoloid ke produk bernilai tambah, termasuk bioplastik dan bahan kemasan ramah lingkungan.

Riset domestik juga mulai bergerak. BRIN pada Februari 2026 melaporkan pengembangan bioplastik berbasis pati singkong, menegaskan bahwa biomaterial lokal seperti pati dapat menjadi dasar material berkelanjutan untuk menggantikan sebagian ketergantungan pada plastik berbasis minyak bumi. Artinya, Indonesia tidak memulai dari nol. Bahan bakunya ada, risetnya ada, dan urgensinya kini makin nyata karena tekanan geopolitik global.

Yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan cara pandang. Bioplastik jangan ditempatkan hanya sebagai program lingkungan atau simbol produk hijau. Untuk konteks UMKM, bioplastik harus mulai dilihat sebagai bagian dari strategi ketahanan usaha, diversifikasi bahan baku, dan pengurangan kerentanan terhadap gejolak harga resin impor. Ini berarti agenda bioplastik harus dihubungkan dengan penguatan rantai nilai lokal, standardisasi mutu, pembiayaan inovasi, pengadaan yang berpihak pada produk lokal, serta pendampingan UMKM agar transisinya realistis dan bertahap.

Arah itu juga sejalan dengan kebijakan nasional. Permen LHK No. 75 Tahun 2019 menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% pada 2029, dan cakupannya menyasar sektor manufaktur, ritel, serta jasa makanan dan minuman. Jadi dorongan menuju material kemasan yang lebih berkelanjutan sebenarnya bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga bagian dari arah regulasi Indonesia sendiri.

Bagi lembaga masyarakat sipil, pesan ini penting. Ketika harga minyak naik karena perang, ketika harga resin plastik melonjak, dan ketika UMKM mulai mengeluhkan kenaikan biaya kemasan sampai 40–50%, maka kita tidak cukup hanya bicara soal pasar yang sedang sulit. Kita harus bicara soal ketahanan ekonomi rakyat. Kita harus mendorong agar inovasi kemasan berbasis rumput laut, singkong, sagu, dan biomaterial lokal lain diperlakukan sebagai agenda strategis—bukan pelengkap seminar lingkungan.

Krisis Timur Tengah telah memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan kita pada plastik berbasis fosil. Jika Indonesia serius ingin melindungi UMKM dari guncangan global, maka pengembangan bioplastik lokal tidak boleh lagi ditunda. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan. Ini tentang memastikan usaha kecil tetap hidup ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.

Kontributor:

Meiardhy Mujianto